Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Semboyan itu adalah judul pidato yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya yang terakhir pada hari ulang tahun Republik Indonesian tahun 1966. Sejarawan Rushdy Hoesein, seperti yang saya kutip dalam CNN Indonesia, mengatakan Bung Karno memberikan judul tersebut pada pidatonya untuk mempertahankan garis politiknya yang berlaku. Dalam pidato tersebut Bung Karno menyebutkan beberapa hal penting seperti "tahun-tahun yang gawat", dan "konflik sesama anak bangsa". Sementara itu Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Suyatno, mengatakan terdapat 89 kata revolusi dan 50 kata sejarah dalam pidato tersebut. Itu menunjukkan betapa penting revolusi dan sejarah bagi Bung Karno.
Revolusi tak mungkin bisa lepas dari konteks sejarah. Sejarah mencatat, revolusi di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan sangat berdarah-darah dan menimbulkan banyak luka. Kaitan antara kekerasan dengan revolusi memang erat, bahkan sampai konflik bersenjata. Hal itu wajar dan bukan hanya terjadi di Indonesia. Pada mulanya, perjuangan anak bangsa dari golongan dan ideologi manapun sama dan memiliki satu tujuan, yaitu lepas dari cengkraman penjajah. Setelah merdeka, bukan berarti semua berakhir. Pada awal-awal kemerdekaan, berbagai golongan dan ideologi yang berjuang merasa berhak dan ingin mendirikan negara sesuai cita-cita dan ideologi yang dianutnya. Maka dari itu banyak terjadi pemberontakan dari berbagai golongan. Misalnya pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1948 dan 1965, pemberontakan Permesta, pemberontakan PRRI, pemberontakan DI/TII, pemberontakan RMS dan pemberontakan-pemberontakan lain yang terjadi karena ketidakpuasan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah Indonesia. Begitu banyak korban berjatuhan, begitu banyak duka yang dirasakan. Maka tepat sekali kalau kita tidak boleh meninggalkan atau juga melupakan sejarah. Namun itu bukan berarti kita harus mempertahankan sejarah kelam tersebut. Yang lebih terpenting adalah jangan mengulang sejarah kelam itu. Caranya hanya satu yaitu berhenti mengungkit-ungkit luka lama itu, terlebih untuk memancing keributan dan permusuhan. Sudahilah memainkan isu-isu yang sensitif dengan tujuan mengorek luka lama. Terlebih kepada para pejabat negara. Jangan biarkan kebencian-kebencian itu kian pekat dengan berbagai kebijakan dan isu-isu yang dimainkan.
Yang paling terbaru dan masih hangat adalah keinginan DPR untuk membuat Undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila. Sebenarnya tak masalah jika memang ada urgensi atau kepentingan yang begitu mendesak. Tetapi dalam situasi pandemi yang tengah terjadi ini, seharusnya mereka fokus pada hal bagaimana cara mengatasi pandemi saja. Terlebih RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila ini menuai banyak kontroversi. Ini sangat sensitif, mengingat Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara itu dihasilkan oleh pergolakan dan perdebatan panjang para pendiri bangsa ini. Seharusnya persoalan itu sudah selesai dan tak perlu lagi diganggu gugat. Apalagi dalam RUU itu memasukkan pemikiran Bung Karno tentang Trisila dan Ekasila yang seakan-akan mereduksi nilai pancasila. Bukan itu saja, akan tidak adil rasanya jika pemikiran Bung Karno itu dipakai sementara pemikiran tokoh lainnya terutama tokoh-tokoh umat islam mengenai dasar negara yang kemudian dituangkan ke dalam piagam jakarta tidak dipakai. Tokoh-tokoh islam ingin juga agar Sila ke-1 dalam Pancasila versi Piagam Jakarta dimasukkan dan dihidupkan kembali. Padahal persoalan ini telah lama selesai. Tapi malah tercium lagi dengan adanya RUU HIP yang seakan pilih kasih.
Sementara itu, bagi umat islam yang memprotes dan ingin agar Sila ke-1 Pancasila versi Piagam Jakarta dimasukkan, malah dicap sebagai pengusung khilafah. Di sisi lain, bagi yang menolak gagasan dan keinginan umat islam itu dituding sebagai antek komunis, liberal, sekuler dan lain sebagainya. Tentu hal itu akan mengakibatkan sentimen dan benturan antar anak bangsa. Kita malah saling tuduh menuduh, dan lama-lama justru akan berbahaya. Bagaimana mungkin, para pejabat-pejabat yang seharusnya lebih paham tentang itu malah terkesan sengaja memicu konflik horizontal. Apa motif kalian wahai pejabat yang katanya wakil rakyat?
Apa kalian memang sengaja membuat keributan ini agar kami sibuk berkelahi dengan sesama kami, agar tak ada lagi waktu kami untuk mengkritisi kebijakan yang jauh lebih penting? Terlebih di masa pandemi ini, seharusnya kalian lebih fokus bagaimana caranya mengatasi ini semua. Ini malah terkesan seperti memaksa kami berkelahi. Belum lagi para buzzer yang entah dikendalikan oleh siapa, yang selalu memainkan isu-isu sensitif. Motif mereka sama. Tapi yang ini lebih parah, selain untuk mengaburkan isu-isu yang lebih penting, mereka juga ingin melahirkan tokoh atau "boneka" baru yang seakan-akan bisa mengatasi permasalahan dan kemudian menjadi panutan baru bagi rakyat yang "kelaparan".
Ujung-ujungnya ini hanya soal uang, bukanlah lagi persoalan ideologi seperti yang terjadi dahulu. Percayalah, semua api yang berusaha kalian nyalakan kembali ini akan berbahaya, dia buta dan akan membakar semuanya, kita bisa kembali berdarah-darah. Bukan kami saja, tapi kalian juga.
Jasmerah gelap! Jangan sekali-sekali mengulang sejarah gelap!
